Nama Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM mendadak menjadi perbincangan setelah membuat plesetan nama Presiden Prabowo menjadi “Prabodoh Subiantolol”. Sebuah plesetan yang kemudian memantik kemarahan banyak pihak. Bahkan sejumlah tokoh nasional ikut bereaksi, mempertanyakan kapasitas Tiyo dan kontribusinya untuk negara. Bahkan muncul komentar bernada merendahkan, “Apa prestasinya Tiyo untuk bangsa Indonesia?”
Terlepas dari soal etika, saya pribadi harus angkat topi pada keberanian Tiyo. Di tengah situasi politik yang belakangan terasa semakin keras terhadap suara berbeda, keberanian semacam itu patut kita acungi jempol. Mau tidak mau hari ini harus diakui jika kritik seringkali dianggap sebagai ancaman, bukan bentuk ungkapan “cinta” dari demokrasi.
Dalam konteks seperti itu, meskipun tindakan Tiyo kontroversial, setidaknya menunjukkan satu hal penting, masih ada generasi muda yang berani menyuarakan ketidak setujuan secara terbuka kepada kekuasaan.
Bisa-Bisanya Koruptor Ikut Menyerang Tiyo
Setidaknya dua mantan pejabat yang memberikan komentar pedas ke Tiyo. Akan tetapi yang menarik perhatian saya adalah, seorang koruptor yang ikut-ikutan berkomentar dengan membawa-bawa “etika”. Sehingga kolom komentar di postingan video koruptor itu langsung diserbu netizen yang memberikan respons tidak kalah tajam.
Ketika kritik datang dari seorang mantan narapidana kasus korupsi, ruang publik tentu punya hak untuk bersikap skeptis. Bahkan sangat sah jika harus memberikan pelajaran di ruang digital. Dalam logika sederhana masyarakat digital hari ini, kritik terhadap Tiyo malah bisa menjadi serangan balik bagi para penyerangnya.
Jujur saya sendiri memang sulit rasanya jika harus menerima ceramah moral dari figur yang dalam rekam jejaknya justru pernah terlibat dalam praktik yang merugikan negara.
Mari Melihat Keteladanan Politik Para Penguasa Saat Ini
Lalu muncul pertanyaan klasik, apakah Tiyo tidak beretika? Pertanyaan itu seharusnya tidak diarahkan hanya pada warga negara biasa. Sebab etika dalam demokrasi seharusnya berlaku timbal balik, terutama bagi pemegang kekuasaan.
Rasa-rasanya sulit kita berbicara tentang etika, jika pemimpin tertinggi sendiri berkali-kali menunjukkan gaya komunikasi yang jauh dari standar kesantunan. Kita tentu masih ingat ungkapan “ndasmu etik” yang pernah dilontarkan presiden. Kemudian komentar seperti “tampang boyolali” yang dulu sempat memicu polemik, atau ekspresi wajah “mencucu” yang mencibir dan mengejek orang-orang yang suka melakukan Focus Group Discussion (FGD).
Bukankah pemimpin adalah cermin? Jika seorang presiden menormalisasi bahasa kasar, meremehkan sebuah kebiasaan, dan menunjukkan gestur yang terkesan merendahkan orang lain, maka jangan heran jika sebagian masyarakat akhirnya memantulkan gaya komunikasi yang sama. Tiyo, dalam banyak hal bisa dibaca sebagai refleksi dari kultur politik yang sedang dipertontonkan elite hari ini. Ia adalah produk yang lahir dari panggung kekuasaan yang secara tidak sadar mengajarkan bahwa kekerasan verbal adalah hal biasa.
Ini bukan soal membenarkan penghinaan personal. Saya sepakat jika Demokrasi tentu membutuhkan etika. Tetapi etika tidak boleh menjadi alat yang hanya dipakai untuk membungkam warga, sementara penguasa merasa bebas melanggarnya tanpa konsekuensi moral. Jika hari ini Tiyo dianggap tidak sopan, maka kita juga berhak bertanya, siapa yang pertama kali menurunkan standar kesopanan dalam ruang politik nasional kita?
Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya sekadar mantan Ketua BEM UGM yang membuat plesetan nama presiden. Ini tentang bagaimana kekuasaan sering menuntut penghormatan absolut, akan tetapi lupa jika rasa hormat itu tidak lahir dari paksaan, melainkan dari keteladanan.
Eri Hendro Kusuma, Pemimpin Redaksi setitik.id
