Di balik setiap murid/siswa yang bisa membaca, menulis, berbahasa, atau mengerti hitung-hitungan dasar pasti ada sosok guru yang jungkir balik meladeni mereka setiap harinya.
Di kelas guru terlihat bagai pahlawan, sabar buat menjelaskan, rela mengulang materi berkali-kali bahkan rela mengeluarkan uang pribadi untuk membeli spidol atau sekedar fotocopy modul.
Di kelas guru terlihat sangat hebat, tapi begitu keluar dari ruang kelas dan masuk ke sistem pendidikan di Indonesia yang super absurd ini, guru justru nampak tersesat di labirin yang dibuat oleh negara sendiri. Guru di kelas yang kelihatannya gagah tapi ketika berhadapan sama aturan birokrasi malah kelihatan seperti orang bingung yang tersesat.
Coba bayangkan tahun 2022 data Kemendikbud saja telah menyebutkan kalau ada 2,3 juta guru di Indonesia dan sekitar 1 juta diantaranya statusnya masih sebagai guru honorer. Itu artinya hampir separuh tenaga pengajar di negeri ini digaji di bawah standar manusia normal. Ada yang cuma dibayar 300 ribu sampai satu juta perbulan bahkan ada yang pengambilan gajinya per tiga bulan sekali padahal mereka bekerja full time, sementara di kota besar seperti Jakarta gaji UMR-nya saja sudah tembus 5 juta.
Jadi kalau guru honorer masih digaji 500 ribu, itu sama saja seperti negara ini bilang “pekerjaanmu memang penting, tapi hargamu lebih murah dari tukang parkir!” Oh meeeen! Masak iya, guru yang pekerjaannya membuat anak orang pintar cuma dibayar pakai doa sama pahala saja?! –owalah Pak, kalau ngomong mbok ya dipikir dulu, nanti ujung-ujungnya klarifikasi terus minta maaf. Gitu aja terus sampai kiamat!
Dan lagi kalau kita bicara soal kualitas, data PISA (Program for International Student Assessment) tahun 2022 telah menunjukkan bahwa betapa kacaunya sistem pendidikan di Indonesia tercinta ini. Faktanya Indonesia ada diperingkat 72 dari 81 negara untuk literasi, matematika dan sains.
Sudah 20 tahun lebih negara ini teriak-teriak soal reformasi pendidikan, tapi hasilnya makin jeblok. Dan lagi-lagi siapa yang disalahkan? Yaaa guru –“owalah ajuuur-ajur”. Padahal masalah utamanya ada pada kebijakan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Bagaimana rasanya menjadi guru di Indonesia? Bangun pagi, menyiapkan materi, bertemu siswa yang tidak semuanya bisa fokus, menahan emosi, dan tetap berusaha sabar untuk mengajar, tapi pas pulang guru harus menghitung uang receh untuk bayar kost/ kontrakan, bayar listrik, wifi, bayar PDAM dll, kemudian ketika seorang guru sedang mengistirahatkan lelah dan stresnya di rumah, seorang guru mendapati berita di tv atau sosial media bahwa pejabat memperoleh tunjangan ratusan juta bahkan miliaran, atau proyek kementrian yang memakan anggaran triliunan.
Dititik ini kita semua sadar, sistem ini membuat guru pingsan dan muntah darah. Masalah seriusnya adalah negara gagal menghargai profesi paling krusial ini untuk masa depan bangsa. Dan kalau sistem ini dibiarkan terus terjadi, kita tidak usah bermimpi tinggi memiliki generasi emas di 2045, yang ada hanyalah generasi bodoh permanen, generasi cemas dan generasi lemas. Karena pabrik pencetak otak bangsa yaitu guru, sudah dilindas habis oleh sistem yang “tolol” ini.
Profesi guru di Indonesia itu seperti dipaksa masuk ke mesin produksi massal yang sudah rusak dari awal. Mesin yang bukannya membuat kualitas guru semakin naik, tapi malah justru menghancurkan harga diri mereka sampai jadi murah sekali. Negara ini dengan “entengnya” membuat guru seolah-olah profesi kelas dua, padahal di mulut mereka sendiri guru disebut pahlawan tanda jasa. Pahlawan macam apa kalau hanya diperlakukan layaknya buruh kontrak murahan.
Status kepegawaian guru dibuat ribet setengah mati, ada PNS, ada P3K, ada honorer. Yang honorer jumlahnya hampir 1 juta orang masih digaji jauh dibawah UMR. Parahnya lagi ada yang digaji cuma 300 ribu perbulan saja, itu bahkan jauh lebih murah dari harga i-phone atau gawai android bekas yang dijual di toko online.
Negara seolah sengaja membuat kasta di dalam profesi guru, yang PNS dapat gaji tetap plus tunjangan, yang P3K masih bingung soal masa depan soal kontraknya bagaimana, dan yang honorer dianggap seperti buruh recehan yang tidak ada harganya. Mesin ini seperti sengaja di desain untuk membuat sebagian besar guru tetap murah dan gampang diganti.
Belum lagi drama rekruitmen P3K, sejak tahun 2021 pemerintah bangga dengan bilang bahwa: “kami angkat ratusan ribu guru honorer menjadi P3K.” Tapi fakta di lapangan ribuan guru senior yang sudah mengajar belasan tahun ternyata gagal hanya gara-gara sistem tes ini. Ada guru yang mengajar selama belasan tahun di pelosok daerah, setiap harinya berhadapan dengan siswa yang susah sekali untuk diajari, tapi ketika guru berhadapan dengan tes online yang isinya teori kaku dan teknis, guru itu gagal. Sementara yang fresh graduate yang baru punya ijazah bisa langsung lolos. Dimana keadilannya?
Inilah mesin birokrasi yang tidak mengerti beda antara pengalaman lapangan sama hafalan.
Masalahnya semakin parah kalau dilihat beban kerja guru yang bukan hanya mengajar. Guru dicekoki laporan administrasi, RPP, modul digital, absen online dan bertumpuk-tumpuk sistem yang membuat guru “mabuk sempoyongan”. Hasilnya murid semakin tidak mengerti apa-apa, guru kelelahan dan stres, tapi Kementrian bangga karena punya laporan data pendidikan. “Iki ngono sistem opo yoooo…!”
Seperti tahun 2020-an, guru terpaksa beradaptasi dengan platform daring semacam merdeka mengajar atau aplikasi absensi daerah, yang katanya bertujuan untuk transparansi, tapi nyatanya hanya membuat guru tambah lelah dan stres dan makin sadar kalau sistem ini lebih percaya sama angka digital daripada realita di kelas.
Ironisnya semua itu terjadi ditengah anggaran pendidikan yang setiap tahunnya besar dan fantastis sekali, tahun 2023 saja anggarannya sebesar 612 triliun rupiah, dan di tahun berikutnya 2024 naik menjadi 660 triliun rupiah. Uang sebesar itu kalau benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan guru, problem di sektor pendidikan ini pasti akan menurun –walau tidak menyelesaikan semua masalah tentunya.
Tapi masalahnya, mesin birokrasinya kebanyakan makan anggaran di tengah jalan, buat rapat, perjalanan dinas, dan buat proyek yang ujung-ujungnya mangkrak, dan guru cuma kebagian sisanya.
Dampaknya baik langsung maupun tidak langsung murid semakin tidak memiliki rasa hormat (respect) terhadap guru, karena murid itu “ngerti” kalau guru cuma dibayar murah bahkan sampai nyambi jadi ojek online, jualan pulsa, dagang gorengan, utang pinjol dll, demi menutupi kebutuhan hidup.
Secara tidak langsung murid jadi menganggap guru itu profesi murahan dan rendahan, sementara profesi Youtuber atau TikToker jauh lebih terhormat dan menjanjikan, setidaknya itu yang ada dibenak generasi anak-anak sekarang. Generasi yang seharusnya menghargai ilmu, seolah mendapat pesan bahwa; mengajar atau menjadi guru itu adalah pekerjaan rendahan, tidak ada duitnya. Dan dari situ lingkaran setan kebodohan terus berputar.
Guru yang seharusnya menjadi ujung tombak, justru malah menjadi target tombak itu sendiri, mereka bukan hanya ditindas soal gaji tapi juga dilecehkan harga dirinya lewat sistem yang rumit, kebijakan yang setengah hati, dan birokrasi yang rakus. Semua demi mempertahankan mesin yang sudah lama rusak tapi dipaksa jalan terus meski outputnya hanya membuat profesi guru semakin menderita dan terhina.
Masalah guru di Indonesia ini bukan hanya soal gaji recehan atau sistem yang ribet. Masalahnya ada di mesin negara yang sudah lama berjalan dengan logika yang absurd, mesin yang membuat guru terlihat murahan padahal mereka itu pondasi masa depan bangsa.
“Mbok ya” negara itu memastikan anggaran APBN sebesar 20% itu lebih banyak masuk ke kantong guru, bukan malah nyangkut di meja pejabat rakus yang habis untuk dipakai rapat-rapat tidak penting di hotel bintang lima. Guru itu tidak butuh absensi online yang sering error, yang mereka butuh itu waktu buat fokus ngajar dan tidak menjadi budak administrasi.
Reformasi pendidikan itu bukan hanya soal mengganti aplikasi tiap pergantian menteri baru, tapi menghargai waktu guru ketika di kelas. Kalau profesi guru masih diperlakukan layaknya profesi murahan yang tidak terhormat, “game over” lah dunia pendidikan ini.
Kurikulum secanggih apapun, kalau guru dipandang hanya sebagai “tukang ngajar” bangsa ini tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Andai saja profesi guru ini menjadi pekerjaan impian, bukan hanya jadi pilihan terakhir untuk orang yang terpaksa menjadi guru karena tidak diterima kerja di tempat lain, guru mendapat gaji yang layak dan manusiawi, status jelas, perlindungan kuat, itu akan membuat harga diri (respect) muncul terhadap guru.
Kalau kita mengharapkan generasi yang pintar, cerdas dan emas, ya kita harus memberikan rasa hormat dulu yang setinggi-tingginya kepada seseorang yang membuat pintar dan cerdas itu.
Bagaimana bisa membangun generasi emas kalau tukang bangunannya lemas?!
Sokran Candra Ori, Jalan Puter Selatan, Sukun Kota Malang.
