Membaca Makar dari Sudut Pandang Kaum Awam

Spread the love

Jagat maya sejenak hening ditengah riuh kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kasus ijazah palsu “anak dan bapak”, serta demo palsu yang dihadiri para influencer. Ya ada peristiwa yang cukup mencengangkan semua orang termasuk saya. Penangkapan seorang jenderal polisi yang baru saja duduk sebagai kepala staf kepresidenan.

Sebenarnya saya sudah tidak peduli lagi dengan berbagai kasus politik dan hukum di negeri ini. Sudah malas saja karena “endingnya” dimenangkan oleh oligarki. Tapi khusus untuk kasus ini entah mengapa saya tergugah untuk mencari tahu dan mengikuti. Penangkapan itu seakan menjawab pertanyaan saya tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang “kekacauan” negara akhir-akhir ini, — ahhhh akhirnya ngomong alay lagi tentang negara, padahal kan sudah asik membaca banyak tulisan yang masuk di setitik.id setiap hari.

Oke, maksud saya begini. Sebagai kaum awam yang jauh dari informasi A1 istana, berkeyakinan jika penyadapan kepala negara adalah bagian dari rencana makar. Lah buat apa lagi coba? Masak buat iseng, kan ya nggak mungkin. Kecuali kalau pegawai baru atau magang bisa jadi itu iseng-iseng, lah ini sudah mendekati pensiun dan pimpinan tertinggi pula, sehingga sudah pasti ada maksud dan tujuan sangat fundamen dari penyadapan ini.

Terus siapa yang memiliki kepentingan? Meskipun saya orang awam tentu tidak mau berspekulasi dengan ikut-ikut netizen mengaitkan ini dengan “geng solo”. Tapi jikalau boleh berandai-andai, ketika presiden berhalangan tetap maka sudah jelas wakil presiden yang memiliki peluang untuk menduduki kursi presiden. Kalau hanya sekadar ini mungkin isu “geng solo” yang menunggangi tentu ada benarnya.

Tapi kalau kita berandai lebih jauh maka kepentingan ini bukan di kursi presiden melainkan kursi wapres. Ketika kursi wapres kosong maka pertanyaannya siapa yang berpeluang menduduki itu? Menjawab itu sekali lagi tidak perlu seorang pakar politik atau hukum tata negara, karena di jenjang SMP pun sudah diajarkan. Jika terjadi kekosongan kekuasaan maka yang menjalankan kekuasaan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan (Menteri Triumvirat). Dari ketiga menteri tersebut yang memiliki keterkaitan dengan tersangka penyadapan kira-kira menteri apa? Tanpa saya jawab anda pasti tahu jawabannya.

Jika hanya tentang perebutan wapres mungkin masih dapat diterima meskipun tidak dengan lapang dada. Bagaimana jika penyadapan itu digunakan untuk membuat kekacauan yang terstruktur dan sistematis di “dalam negeri” sehingga baik presiden dan wakil presiden harus mundur dari jabatannya? Maka tugas untuk menjalankan kekuasaan negara lebih dominan oleh siapa??

Sebagai orang yang sama-sama awam silahkan anda berpikir dan tebak sendiri arah kasus ini seperti apa. Saya bukannya tidak berani menyampaikan secara gamblang, akan tetapi peristiwa ini memang penuh dengan misteri, sama seperti isi dompet saya akhir-akhir ini yang penuh misteri karena semangkok mie ayam dan segelas es teh manis tidak cukup sepuluh ribu rupiah. Karena ini adalah pandangan kaum awam ya jangan protes dengan tulisan ini yang “ngambang” tanpa ada kejelasan.

Eri Hendro Kusuma

Back To Top