Beberapa pekan terakhir, publik dikejutkan oleh pemberitaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimbulkan masalah serius. Puluhan bahkan ratusan siswa penerima manfaat program ini mengalami gangguan kesehatan, mulai dari mual, muntah, hingga harus dirawat di rumah sakit.
Alih-alih menenangkan, kabar tersebut justru membuat banyak pihak saling mencari pembenaran dan kambing hitam. Sekolah dan guru, yang sebenarnya hanya menjadi penerima program, sering kali terkena imbas tuduhan dan kritik. Padahal, mereka tidak memiliki kendali sejak awal, hanya menerima informasi dan tiba-tiba disodori berita acara serta surat perjanjian.
Di sekolah tempat saya mengajar, program MBG sebenarnya telah berjalan hampir satu bulan tanpa kendala. Rasa makanan yang disajikan cukup standar, porsinya sesuai, dan anak-anak menikmatinya dengan lahap. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penyedia program bekerja secara profesional, MBG dapat berjalan baik tanpa menimbulkan masalah.
Sebaliknya, di sejumlah sekolah lain, bahkan belum genap seminggu program berlangsung, sudah muncul masalah berupa makanan yang tidak matang, basi, hingga menyebabkan siswa keracunan. Hal ini menandakan bahwa kualitas penyedia sangat menentukan keberhasilan program.
Sebagai orang yang pernah memiliki usaha warung dan catering, saya paham jika mengolah dan menyajikan makanan memang terlihat sederhana, tetapi sejatinya “gampang-gampang susah.” Minimal, penyedia harus paham karakteristik bahan makanan, cara mengolah, hingga menyajikannya agar tetap higienis dan layak konsumsi.
Apalagi dengan harga per porsi MBG yang justru lebih murah daripada seporsi ayam geprek atau semangkuk soto di kaki lima, seharusnya ada inovasi dan kreativitas lebih dalam penyajian. Jika penyedia tidak memiliki pengalaman, maka mereka akan kesulitan memenuhi standar, dan akibatnya bisa fatal bagi konsumen, dalam hal ini para siswa.
Lebih jauh, fenomena proyek yang kerap dibumbui kepentingan oknum juga patut dicermati. Tidak jarang, potongan dana atau permainan anggaran menjadi cerita klasik yang mengiringi pelaksanaan sebuah program pemerintah. Dugaan bahwa MBG tidak luput dari praktik serupa tentu menimbulkan kecurigaan publik.
Apalagi jika ada pihak yang lebih mementingakan keuntungan finansial ketimbang keselamatan siswa, maka program yang sebenarnya mulia ini justru dicederai dan kehilangan tujuan idealnya.
Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan. Pemerintah tidak boleh hanya sibuk mencari kambing hitam, melainkan perlu menelusuri akar masalah: apakah terletak pada mekanisme tender, pemilihan penyedia, atau pengawasan yang lemah.
Sistem pengadaan harus benar-benar transparan dan hanya melibatkan penyedia yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak baik. Selain itu, sekolah dan guru sebaiknya diberi ruang untuk memberikan masukan dan laporan terkait kualitas makanan yang diterima. Dengan begitu, potensi masalah dapat dicegah sejak dini.
Program MBG sejatinya adalah program yang bagus dan memiliki niat mulia, yakni memastikan generasi muda memperoleh gizi yang layak agar tumbuh sehat dan cerdas. Jangan sampai tujuan utama ini hilang hanya karena kelalaian penyedia atau permainan segelintir oknum. Anak-anak sebagai penerima manfaat harus benar-benar menjadi pusat perhatian, bukan sekadar angka statistik dalam laporan program.
Jika program MBG mampu dijalankan dengan baik, ia akan menjadi salah satu investasi penting bagi masa depan bangsa. Namun jika hanya dikelola asal-asalan, maka makan bergizi bisa berubah menjadi “makan beracun,” yang tentu saja merugikan anak-anak kita. Oleh sebab itu, semua pihak harus kembali ke tujuan awal: menghadirkan makanan bergizi, bukan racun yang merusak generasi.
Eri Hendro Kusuma, tinggal di Kota Batu Jawa Timur
