“Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.”
“Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.”
“Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”
Sejenak membuka kembali lembar memori 98 tahun lalu di Batavia, tiga bait ikrar sakral itu pernah digaungkan dengan begitu murni dan berani. Sebuah kesepakatan moral yang melintasi batas geografi dan ego kedaerahan demi mewujudkan rumah bersama bernama Indonesia dibawah kibaran merah putih.
Tidak ada yang meragukan betapa hebatnya kekuatan aksara Sumpah Pemuda. Pada masanya, teks tersebut bukan sekadar ikrar formalis, melainkan blueprint imajinasi politik sebuah bangsa yang bahkan belum memiliki kedaulatan fisik. Aksara tersebut menyatukan tekad dan meruntuhkan tembok sekat kesukuan.
Hingga saat ini, kemuliaan aksara itu tetap kita jaga. Panggung perayaan peringatan dibangun, spanduk-spanduk besar dibentangkan, dan pidato-pidato pimpinan publik membahana menyuarakan pentingnya persatuan pemuda. Lembaga pendidikan, termasuk tempat saya mengabdi, secara konsisten menanamkan semangat kebangsaan dan komitmen keberagaman tersebut kepada generasi muda.
Secara konseptual dan tekstual, Sumpah Pemuda menduduki posisi yang sangat terhormat dalam hierarki nilai berbangsa. Ia ditempatkan bersisian dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi moral bangsa. Namun, ironi besar justru lahir di panggung riil kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada jurang pemisah yang kian lebar antara kemuliaan teks dengan realitas praksis.
Tahun ini, tema resmi yang diusung pun sangat megah: “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Namun, di balik riuh panggung seremoni, sebuah pertanyaan pahit menyengat nurani: apakah kemuliaan aksara itu masih sejalan dengan perbuatan kita hari ini, atau justru yang sedang dirayakan kelapukannya?
“Patriotik” yang Digadaikan
Sifat patriotik menuntut kesetiaan pada tanah air di atas kepentingan pribadi. Namun, lanskap bernegara kita hari ini menyuguhkan pertunjukan patriotisme yang unik. Kita menyaksikan parade korupsi yang tak pernah sepi penonton. Para pejabat dan elite publik begitu fasih meneriakkan slogan patriotisme di pagi hari, lalu membagi-bagi kue proyek kekayaan negara di malam harinya.
Iklan dan spanduk perayaan Sumpah Pemuda dipasang gagah di sudut-sudut kota, memamerkan narasi patriotisme yang gagah berani. Ironisnya, di balik spanduk itu, dana fasilitas publik, anggaran pendidikan, hingga hak-hak rakyat kecil terus digerogoti.
“Bertumpah darah satu” seolah ditafsirkan ulang secara kreatif: bertumpah darah memperebutkan sisa-sisa anggaran. Jika patriotisme dimaknai sebagai tindakan menguras kas negara demi kelompok sendiri, maka kita telah sukses besar mendefinisikan ulang sejarah.
“Gigih” Merawat Asap, “Berempati” dari Far Away
Tema perayaan tahun ini juga menuntut jiwa yang “Gigih” dan “Berempati”. Namun, mari kita tengok bagaimana nilai empati itu diuji saat musim kemarau menyapa negeri.
Bait pertama ikrar pemuda berbicara tentang “tanah air”—tempat hidup, bernapas, dan menyambung keturunan. Di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan, ribuan hektar hutan dan lahan terbakar. Kabut asap pekat memeluk pemukiman, memaksa anak-anak menghirup racun setiap detik, dan merampas hak dasar manusia atas udara bersih. Reaksi panggung publik justru memamerkan kegigihan yang luar biasa: gigih melempar tanggung jawab dari satu meja birokrasi ke meja lainnya, serta gigih menganggap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai agenda rutin tahunan yang tak perlu dirisaukan.
Pejabat bukan mengusahakan mitigasi dengan mencegah atau memperkecil risiko serta dampak sebelum bencana terjadi, malah berharap warga selalu siap adaptasi menyesuaikan diri agar tetap bisa bertahan hidup dan beraktivitas saat menghadapi kondisi lingkungan atau dampak bencana yang tidak dapat dihindari.
Empati pemerintah seakan-akan hadir dalam wujud yang sangat abstrak dan berjarak. Di tengah dada warga yang sesak oleh jelaga, baliho bertuliskan ” “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. tetap berdiri kokoh di pinggir jalan. Sungguh sebuah satire yang sempurna: rakyat diajak berempati pada narasi persatuan, sementara jeritan mereka yang kehilangan udara bersih diabaikan oleh para pembuat kebijakan.
Dilema di Dalam Ruang Kelas
Sebagai seorang guru Pendidikan Pancasila di daerah, situasi ini menempatkan kami pada posisi yang serba canggung. Di dalam kelas, kami mengajarkan bahwa Sumpah Pemuda adalah janji kesetiaan, kejujuran, dan cinta tanah air. Kami mendorong siswa untuk menjadi pemuda yang patriotik, gigih, dan penuh empati sesuai tema nasional.
Namun, ketika siswa-siswa kita pulang dan membuka gawai mereka, realitas memapar layar tanpa sensor. Mereka melihat penegak hukum yang memperjualbelikan keadilan, koruptor yang masih bisa tersenyum di depan kamera, serta alam yang dirusak tanpa ada sanksi tegas bagi korporasi pembakar hutan.
Anak-anak didik kita tidak buta. Mereka mampu melihat jurang menganga antara apa yang diajarkan di papan tulis dengan apa yang dipraktikkan di panggung nasional. Jika kontradiksi ini terus dipelihara, Pendidikan Pancasila hanya akan berakhir sebagai komoditas hafalan. Sumpah Pemuda akan dikenang sekadar sebagai mantra tahunan yang nyaring di mulut, tetapi hampa di hati.
Menyelamatkan Ruh dari Kerangkeng Teks
Memuliakan Sumpah Pemuda tidak cukup dengan berbaris rapi di lapangan upacara atau bertukar ucapan manis di media sosial. Perayaan paling sejati dari Sumpah Pemuda adalah keberanian untuk menghentikan kebohongan antara ucapan dan tindakan.
Patriotisme sejati diuji dari keberanian memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, bukan menjadikan hukum sebagai instrumen tawar-menawar. Empati yang nyata diukur dari tindakan tegas memadamkan api dan menindak para perusak lingkungan, bukan sekadar menebar imbauan dari balik meja kerja yang nyaman.
Aksara Sumpah Pemuda telah berdiri megah selama 98 tahun. Jangan biarkan generasi hari ini dikenang sebagai generasi yang mahir memuji aksara tersebut di forum resmi, tetapi tekun merendahkannya melalui perbuatan sehari-hari. Sumpah Pemuda tidak butuh puji-pujian setinggi langit jika tanah airnya dibiarkan terbakar dan uang rakyatnya digerogoti. Ia hanya butuh satu hal yang teramat mahal hari ini: perbuatan nyata yang setara dengan kemuliaan ikrarnya.
Dari Kota Batu di antara dinginnya lereng Arjuno-Welirang yang menjadi saksi bisu tumbuh kembangnya anak-anak bangsa mari kita panggil kembali kejujuran yang sempat hilang. Sumpah Pemuda tidak boleh lapuk menjadi fosil sejarah yang sekadar dikagumi di dalam museum teks, sebab ia adalah api yang mestinya terus menyala di dada setiap manusia Indonesia. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita adalah bangsa yang mahir merangkai kata, namun gagap menuliskannya dalam perbuatan. Sebab pada akhirnya, keagungan sebuah bangsa tak pernah diukur dari seberapa merdu ia mengucapkan ikrarnya, melainkan dari seberapa suci ia menjaga tanah dan airnya dari keserakahan dan keabaian
Chonnie Dewiyanti, S.Pd
Guru Pendidikan Pancasila SMPN 02 Batu
