Pagi itu, Indonesia belum benar-benar bangun. Tetapi media sosial sudah gaduh.
Ada berita tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali menelan korban keracunan. Koperasi Desa Merah Putih yang belum jelas operasionalnya namun sudah banyak pengadaan yang terlalu ’ajaib’. Efisiensi anggaran gila-gilaan di sektor infrastruktur dan pendidikan. Janji lapangan kerja yang tidak kunjung terwujud. Serta berbagai program besar yang namanya terdengar indah, tapi seperti angin lalu.
Di sebuah warung kopi kecil dekat kampus, tiga mahasiswa duduk menghadap tiga cangkir kopi yang masih mengepul.
Mereka menyebut pertemuan itu NGOPAG—Ngopi Pagi.
Tomi membuka ponselnya. “Gue kadang bingung,” katanya. “Kita ini sedang membangun Indonesia atau sedang membangun daftar program?”
Fery tertawa kecil. “Pagi-pagi sudah marah.”
“Bukan marah. Resah.”
Galih menyeruput kopi.
“Gue mah yang penting kopinya enak.”
Tomi melotot.
“Negara sedang begini, lo mikirin kopi?”
“Justru karena negara sedang begini, gue butuh kopi.”
Fery tertawa.
“Galih memang konsisten. Indonesia boleh berubah, yang penting Wi-Fi jangan mati.”
***
Tomi adalah aktivis kampus. Demonstrasi, diskusi publik, petisi, unggahan kritik pemerintah—semuanya ia jalani dengan penuh gairah.
Masalahnya, ia terlalu sibuk menyelamatkan republik sampai lupa menyelamatkan IPK. Beberapa mata kuliah belum lulus.
Fery sering menyindirnya.
“Kalau begini terus, Tom, lo bukan mahasiswa aktivis.”
“Terus?”
“Mahasiswa abadi.”
Tomi tidak pernah tersinggung.
“Kalau negara belum selesai, gue juga belum boleh selesai.”
Galih terkekeh.
“Alasan paling romantis untuk mengulang mata kuliah.”
Pagi itu, mereka kembali membicarakan Indonesia.
Fery membuka ponselnya.
“Gue sebenarnya nggak anti MBG.”
Tomi langsung menyahut.
“Siapa bilang gue anti?”
“Lo kemarin bilang programnya ajaib.”
“Yang gue kritik bukan niatnya.”
“Terus?”
“Desain dan pelaksanaannya. Program sebesar itu butuh data penerima yang akurat, standar gizi, pengadaan yang transparan, pengawasan, keamanan pangan, dan evaluasi. Negeri ini tidak bisa hanya dibangun dengan niat baik saja. Kalau tata kelola, sistem, pengawasan, dan hal-hal detail teknis tidak disiapkan dengan matang, yang ada hanya akan menghasilkan pemborosan dan ladang korupsi.”
Fery mengangguk.
“Setuju. Kita kritik desainnya, bukan otomatis menolak tujuannya.”
Galih mengangkat tangan.
“Kalau dapat makan gratis, gue mendukung.”
Tomi mendengus.
“Begitulah kualitas demokrasi kita.”
“Demokrasi gue sederhana,” jawab Galih. “Perut kenyang, koneksi lancar, hidup tenang.”
Mereka tertawa.
***
Fery kemudian membuka berita tentang Koperasi Desa Merah Putih.
“Ini juga menarik.”
“Apanya?” tanya Tomi.
“Pemerintah mendorong pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan. Secara gagasan, memperkuat ekonomi desa bagus. Tapi pertanyaannya: apakah semua desa siap mengelola koperasi sebesar itu?”
Tomi menyambar.
“Nah!”
Ia mulai bersemangat.
“Jangan sampai kita terjebak pada logika: banyak program berarti banyak kemajuan. 80.000 koperasi terdengar hebat. Tapi berapa yang benar-benar sehat? Berapa yang punya SDM berkualitas? Berapa yang punya model bisnis yang matang? Berapa yang tidak hanya menjadi papan nama?”
Ia menunjuk layar ponsel Fery.
“Negara harus berani mengukur hasil, bukan hanya jumlah yang diresmikan.”
Fery mengangguk.
“Dalam kebijakan publik, angka output bukan otomatis outcome.”
Galih mengernyit.
“Bahasa manusia, Fer. Jangan pakai bahasa pejabat yang terlalu melangit, hehehe.”
“Yang dibangun bukan cuma koperasinya, sukses dengan jumlah pembangunan gedungnya. Tapi yang lebih penting adalah pendapatan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.”
“Ah.”
Galih menyeruput kopi.
“Sekarang gue ngerti.”
Tomi belum selesai.
“Terus efisiensi anggaran?”
Ia membuka berita lain.
“Katanya negara harus hemat. Oke. Gue setuju negara jangan boros.”
Fery menatapnya.
“Tapi?”
“Jangan sampai yang dipotong justru hal-hal yang menentukan masa depan.”
Ia berhenti sejenak.
“Pendidikan, riset, infrastruktur publik. Kita bicara Indonesia Emas 2045, tapi jangan sampai anak mudanya diminta berlari sementara sepatunya dipotong.”
Fery tersenyum.
“Kalimat lo bagus.”
“Catat.”
“Sudah.”
“Buat policy brief.”
“Lo saja yang bikin.”
Tomi terdiam.
Fery melanjutkan,
“Efisiensi sendiri bukan masalah. Yang harus kita periksa adalah apa yang diefisienkan, apa yang dilindungi, dan apa dampaknya terhadap pelayanan publik.”
“Persis.”
“Jangan pula setiap pemangkasan dianggap anti-rakyat. Bisa saja ada belanja yang memang tidak produktif. Tetapi pemerintah harus transparan: indikatornya apa, penghematannya berapa, dan dampaknya apa?”
Tomi mengangguk.
“Jadi kita bukan cuma bilang ‘pemerintah salah’.”
“Ya.”
“Kita tunjukkan datanya.”
“Ya.”
“Lalu kasih alternatif.”
“Ya.”
Tomi tersenyum.
“Wah, ternyata kita mulai dewasa.”
Galih langsung menyela.
“Jangan terlalu dewasa. Nanti nggak bisa nongkrong.”
***
Suasana berubah ketika Fery membuka berita ketenagakerjaan.
“Ini yang paling bikin gue kepikiran.”
“Apaan?”
“Lapangan kerja.”
Tomi diam.
Mereka semua tahu persoalannya. Saat kampanye tempo hari, presiden terpilih sekarang menggaungkan target puluhan juta lapangan pekerjaan. Janji itu kemudian terus menjadi bahan perdebatan publik.
Tomi menatap meja.
“Teman gue lulus bulan lalu.”
“Terus?”
“Sudah kirim puluhan lamaran dan CV.”
“Dapat?”
“Belum.”
Fery menghela napas.
“Makanya target lapangan kerja jangan berhenti sebagai angka politik.”
“Harus menjadi pengalaman nyata masyarakat.”
“Betul.”
Galih yang sejak tadi santai akhirnya ikut bicara.
“Gue juga pengin kerja nanti.”
Tomi tertawa.
“Tumben serius.”
“Gue bercanda terus bukan berarti gue nggak takut masa depan.”
Kalimat itu membuat meja mereka mendadak sunyi.
Galih melanjutkan,
“Kadang kita kelihatan nggak peduli karena capek.”
Tidak ada yang tertawa.
***
Tomi akhirnya berdiri.
“Gue muak.”
“Dengan apa?”
“Dengan kebiasaan kita yang cuma ribut.”
Ia menatap kedua sahabatnya.
“Pemerintah bikin kebijakan, kita marah. Pemerintah bikin program, kita nyinyir. Ada masalah, kita bikin meme.”
“Terus?”
“Besok lupa.”
Fery menatapnya.
“Lalu lo mau apa?”
Tomi terdiam.
Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban spontan.
Fery mengambil kertas bekas nota kopi.
“Kita mahasiswa.”
Ia menulis: DATA.
Di bawahnya: KAJIAN.
Lalu: KRITIK.
Dan terakhir: SOLUSI.
“Kita bisa bikin policy brief,” katanya. “Kita teliti programnya. Kita cari datanya. Kita dengarkan masyarakat. Kita bandingkan dengan kebijakan lain. Kalau ada masalah, kita kritik.”
Tomi mulai tersenyum.
“Dan?”
“Kita tawarkan alternatif.”
“Kalau pemerintah nggak dengar?”
Fery mengangkat bahu.
“Setidaknya kritik kita punya isi.”
Galih mengambil pulpen.
“Gue bagian apa?”
“Kamu?”
“Iya.”
“Survei lapangan.”
Galih terdiam.
“Harus keluar warung?”
“Harus.”
“Berat.”
Mereka tertawa.
***
Pagi semakin siang. Kopi mereka hampir habis. Indonesia belum berubah. MBG masih menjadi perdebatan. Koperasi desa masih harus membuktikan manfaatnya.
Efisiensi anggaran masih harus diuji dampaknya. Pendidikan tetap membutuhkan perhatian. Lapangan kerja tetap menjadi pekerjaan rumah. Dan istilah Indonesia Emas 2045 masih jauh dari kata sempurna.
Tetapi tiga mahasiswa itu pulang dengan sesuatu yang berbeda. Tomi membuka laptop. Fery mengumpulkan data. Galih, untuk pertama kalinya, ikut turun melakukan survei.
Mereka sepakat membuat satu forum kecil: “Kampus Mengawasi Kebijakan.”
Bukan untuk menjadi musuh pemerintah. Bukan pula untuk menjadi humas pemerintah. Tetapi menjadi warga negara yang bertanya.
Apa masalahnya? Apa datanya? Apa dampaknya? Apa alternatifnya?
Sebelum berpisah, Galih bertanya, “Menurut kalian, Indonesia akan jadi emas?”
Tomi menjawab cepat, “Kalau pemerintahnya benar, iya.”
Fery menggeleng. “Jangan cuma bergantung pada pemerintah.”
Mereka menoleh.
Fery tersenyum.
“Indonesia Emas bukan hadiah dari pemerintah. Itu pekerjaan satu generasi.”
Tomi mengangguk.
“Dan mahasiswa?”
“Bukan cuma penonton.”
Galih memasukkan ponselnya ke saku.
“Berarti besok NGOPAG lagi?”
Tomi tertawa.
“NGOPAG? Gass….”
“Bahas apa?”
Fery menjawab, “Indonesia.”
Galih mengangguk.
“Asal harga kopinya jangan naik.”
Mereka tertawa. Lalu berjalan meninggalkan warung. Mungkin mereka belum bisa mengubah negara. Mungkin kritik mereka belum tentu didengar.
Tetapi pagi itu mereka belajar sesuatu: Mencintai Indonesia tidak selalu berarti memuji pemerintah.
Kadang cinta justru berarti berani bertanya ketika kebijakan terasa janggal, berani mengkritik ketika data menunjukkan masalah, dan cukup dewasa untuk menawarkan jalan keluar setelah menyampaikan keberatan.
Sebab negeri ini tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai marah. Ia membutuhkan generasi yang mampu berpikir, berani bersuara, mau bekerja, dan tidak kehilangan harapan.
Dan tiga mahasiswa itu memilih menjadi bagian dari generasi tersebut.
Achmad Diny Hidayatullah. ASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wakil Sekretrais PCNU Kota Malang. Sekretaris SPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Santri PP Shirotul Fuqoha Sepanjang Gondanglegi Malang dan PP Miftahul Huda Gading Malang.
Beberapa tulisan tersebar di beberapa media dan internet. Pernah menjadi Guru di Mts dan MA di Pesantren Nurul Ulum Kebonsari Malang. Beberapa tulisannya juga dimuat di berbagai media dan jurnal. Menyukai Bahasa Arab karena memberikan energi, passion, dan sebagai modal akhirat. Penulis bisa dihubungi di: email: diny@uin-malang.ac.id atau https://t.me/AchmadDinyH
Editor : Deni Iska Dian Nita
